Istri Intel Densus Kerap Minta Cerai, Ini Alasannya..



Porsi intelijen dalam pemberantasan terorisme di dalam negeri cukup besar. Tak tanggung-tanggung, dari rangkaian penangkapan teroris, 75 persen merupakan peran intelijen.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan peran intelijen cukup krusial, yakni mengintai, mendeteksi dan mendata potensi-potensi terorisme dan orang-orang yang diduga terpapar radikalisme.

Selain itu, tugas yang dimiliki oleh intelijen menjaga agar terduga teroris lepas atau malah salah tangkap.

"Untuk memastikan benar-benar teroris," kata Setyo saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (23/5).

Menurutnya, intelijen Detasmen Khusus (Densus) 88 Antiteror memiliki tugas yang berat. Karena, tim intelijen bekerja selama 7x24 jam penuh untuk mendapatkan data sebanyak mungkin dan pemantauan terhadap aktivitas terduga teroris.

Rupanya tuntutan pekerjaan, membuat tak sedikit istri intel Densus gerah. Mereka kerap minta cerai karena kelamaan ditinggal suami yang sibuk mengintai sel-sel teroris.

"Makanya banyak anggota densus yang mungkin istrinya minta cerai, ha..ha," candanya.

Setelah informasi akurat dari intelijen, anggota baru melakukan penindakan. Porsi penindakan hanya memiliki prosentase sebesar lima persen. Sedangkan, 20 persen lainnya merupakan fungsi penyidikan untuk membuka informasi jaringan lainnya sampai pelimpahan ke Kejaksaan apabila berkas perkara sudah dirasa cukup.

Jenderal bintang dua itu klaim, Polri sudah mengantongi orang-orang yang diduga terlibat dalam lingkaran terorisme di Indonesia.

Kendati demikian, Polri belum bisa melakukan tindakan represif menangkap langsung karena terbentur dengan UU Antiterorisme yang berlaku bersifat responsif, yang mana Polri baru bisa menangkap jika sudah munculnya pergerakan.

"Makanya di RUU yang baru kita harap sifatnya proaktif, kalau sudah ada bukti kuat, kita bisa lakukan penangkapan," katanya.

Artikel Asli

Bercanda Bawa Bom, 2 Anggota DPRD Diturunkan dari Pesawat



VIVA – Dua anggota DPRD Banyuwangi, Basuki Rahmat dan Naoval Baderi diturunkan secara paksa dari dalam pesawat karena bercanda membawa bom saat akan terbang di Bandara Blimbingsari kabupaten setempat, Rabu 23 Mei 2018. Selain batal terbang, keduanya kini juga berurusan dengan polisi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera menjabarkan kronologi kejadian. Kala itu Basuki dan Naoval hendak terbang ke Jakarta dengan menumpangi pesawat Garuda Indonesia GA 265.

Sekira pukul 12.45 WIB, Basuki yang baru selesai menjalani pemeriksaan barang menghampiri penumpang lain bernama Riefa. Saat itu, koper milik Riefa sedang diperiksa oleh petugas bandara bernama Ikhsan.

"Saat koper Riefa diperiksa, Pak Basuki spontan mengatakan bahwa koper itu berisi bahan peledak," kata Frans kepada VIVA, Rabu 23 Mei 2018.

Petugas bertanya sampai tiga kali dan Basuki menjawab sama. Dia bahkan menyebut bahan peledak itu berupa bom.

Ketegangan pun sempat terjadi setelah petugas menegur bahwa bercanda soal bom di bandara dilarang. "Setelah situasi kondusif, petugas bandara berkoordinasi dengan petugas pengamanan agar yang bersangkutan dicegah (terbang)," ujarnya

Di luar perhatian, Basuki dan rekannya ternyata ikut boarding dan sudah berada di dalam bus. Sampai masuk ke dalam pesawat, dia menolak saat diminta keluar dan turun oleh petugas keamanan bandara. "Ketika akan naik ke dalam pesawat, rekannya bernama Naoval Baderi mengatakan kepada pramugari kalau tasnya berisi bom," ujarnya menambahkan.

Bersama anggota Polri, petugas keamanan bandara lantas memaksa Basuki dan Nouval turun. Keduanya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Banyuwangi guna dimintai keterangan. "Ini jadi perhatian dan tindakan petugas sudah tepat." (mus)

Artikel Asli

Inilah Perbandingan Definisi Terorisme, dari Kapolri hingga Menkopolhukam



Pemerintah dan DPR masih belum memiliki kesepahaman terkait penempatan definisi terorisme dalam revisi Undang-undang Antiterorisme. Saat ini perdebatan masih seputar apakah motif politik ideologi, dan ancaman ditempatkan pada penjelasan umum atau batang tubuh aturan tersebut.

Ketua Panja Revisi Undang-Undang Antiterorisme Muhammad Syafi’i menjelaskan, penambahan frasa politik dan ideologi dalam definisi terorisme diperlukan sebagai pembeda antara pidana biasa dan luar biasa, dalam hal ini kasus terorisme. Sebab, menurut dia, akan riskan digugat jika tidak ada perbedaan antara terorisme dengan tindak pidana biasa.

“Riskan mendapat gugatan jika tidak ada pembeda antara tindak pidana terorisme dan tindak pidana biasa. Itu berarti kita memberikan kebebasan subjektivitas kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan siapa teroris siapa bukan teroris. Saya kira itu bukan sesuatu yang baik di dalam penegakan hukum di negara hukum itu sendiri,” kata pria yang akrab disapa Romo itu, saat rapat Panja diskors, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).

Menurut Romo, penambahan frasa politik dan ideologi sejalan dengan pendapat masukan dari para pejabat tinggi negara mulai dari Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Menkopolhukam. Dalam masing-masing surat tersebut dinyatakan bahwa tindak pidana terorisme itu mencakup tujuan politik dan ideologi yang mengancam keamanan serta keutuhan.

kumparan merangkum definisi terorisme yang disampaikan oleh masing-masing pejabat tinggi negara terkait:
Surat Panglima TNI terkait definisi terorisme pada tanggal 8 Januari 2018:
Terorisme adalah kejahatan terhadap negara yang mengancam ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kemanan negara, dan keselamatan segenap bangsa yang memiliki tujuan politik dan/atau motif lainnya, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok terorganisir, bersifat nasional dan/atau internasional.
Surat dari Menteri Pertahanan terkait definisi terorisme pada tanggal 23 November 2016: 
Terorisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang atau kelompok secara terorganisir dan sistematis, menggunakan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan baik bersenjata atau menggunakan sarana dan prasarana lainnya secara sistemik untuk memaksakan kehendak, tujuan dan/atau kepentingan, dengan motivasi, latar belakang atau tujuan untuk merubah dan/atau menimbulkan ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, ketertiban masyarakat umum yang berdampak kepada keamanan nasional sehingga mengakibatkan hilangnya kemerdekaan, nyawa, harta benda, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital dan infrastruktur informasi strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum, dan/atau fasilitas internasional, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime dan dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime againts humanity serta berdampak kepada kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi keutuhan wilayah, kedaulatan nasional, dan keselamatan segenap bangsa.
Gedung DPR/MPR RI. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Surat dari Menkopolhukam terkait definisi terorisme pada tanggal 3 Februari 2017:
Terorisme adalah kejahatan terhadap negara (crimes againts state) yang mengancam ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keamanan negara, dan keamanan segenap bangsa baik yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok terorganisir, bersifat nasional maupun internasional.
Surat dari Kapolri terkait definisi terorisme pertanggal 23 November 2016: 


1. Terorisme adalah kejahatan terhadap negara

2. Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap sasaran sipil (non-kombatan) dengan motif ideologi atau politik.
Usulan Profesor Muladi (mantan Menteri Kehakiman dan Gubernur Lemhanas) pada tanggal 10 April 2018:
Segala bentuk tindakan seseorang (teroris) yang merupakan tindak pidana, yang dilakukan dengan sengaja dan terencana, berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan secara acak, bertujuan untuk menimbulkan ketakutan atau kegelisahan yang bersifat luas, disertai dengan motif ideologi atau politik tertentu, dan mengakibatkan timbulnya korban yang bersifat massal terhadap orang-orang yang tidak bersalah dan atau mengakibatkan kehancuran obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik atau lingkungan hidup
Densus 88 Antiteror (Foto: ANTARA FOTO/Idhad Zakaria)

Artikel Asli

Polisi Buru Penghina dan Pengancam Presiden Jokowi di Instagram



Liputan6.com, Jakarta - Sebuah video berdurasi 19 detik mendadak viral di media sosial, Instagram, karena memperlihatkan seorang pria bertelanjang dada tengah memegang foto Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pria itu menghina Jokowi dalam video itu.

Pada video yang diunggah akun @jojo_ismayname itu, pria yang belum diketahui identitasnya tersebut mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Jokowi. Bahkan, dia menantang Jokowi untuk menemuinya.

"Gue tembak loe ye. Jokowi g***, gua bakar rumahnya. Presiden gua tantang cari gua 24 jam, kalau nggak loe temuin gua, gua yang menang," ujar pria tersebut dalam videonya.

Menanggapi hal itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis telah memerintahkan jajarannya untuk mencari pria penghina Jokowi tersebut.

"Ya, nanti tim akan cari dan kejar orang tersebut," kata Idham kepada Merdeka.com, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Artikel Asli

Duh ! Dana Haji Rp 13 Triliun untuk Biayai Proyek PINA



CEO Center for Private Investment (PINA) Ekoputro Adijayanto mengatakan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengalokasikan dana Rp 13 triliun untuk investasi proyek-proyek pembangunan di dalam negeri yang akan difasilitasi oleh PINA.

"Alokasinya Rp 13 triliun untuk tahun ini, sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji kan," ujar Eko saat ditemui di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (22/5).

Eko menuturkan, BPKH pada bulan lalu telah menandatangani nota kesepahaman dengan PINA. BPKH menunjuk PINA untuk mencarikan proyek-proyek yang imbal hasilnya baik, tetapi risikonya juga relatif terjaga dengan baik.

"Karena ini kan dana umat, jadi kita sangat menekankan risiko ini menjadi perhatian penting," kata Eko.

Ia mengatakan, Unit Tim Fasilitasi PINA bersama pengurus BPKH kini tengah mengkaji 23 proyek yang akan menjadi tempat investasi dana umat tersebut, mulai dari sektor perkebunan hingga infrastruktur seperti jalan tol atau pelabuhan.

"Instrumennya sendiri pasti dalam bentuk syariah yang dalam bentuk tidak direct investment, tapi near equity seperti RDPT Syariah, perpetual note syariah, dan lainnya," ujar Eko.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengarahkan bahwa investasi dana haji selain harus betul-betul dilakukan dengan prinsip syariah dan kehati-hatian juga harus memilih yang paling kecil risikonya dan bisa mendapat manfaat yang sebesar-besarnya.

Presiden juga menyinggung kemungkinan penggunaan dana-dana haji yang lebih efektif sehingga penggunaannya bukan hanya untuk jamaah haji, melainkan juga berbagai kepentingan umat Islam secara keseluruhan.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, program investasi yang akan dilakukan oleh BPKH terdiri atas dua jenis, yaitu investasi di Arab Saudi dan Indonesia. Hal itu dilakukan agar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih efisien.

"(Tahun) 2019 kami akan melakukan investasi supaya biaya ibadah haji lebih efisien dan jamaah lebih nyaman, serta seluruh kontrak-kontrak pemondokan dilakukan lebih awal dan tidak lagi dilakukan hanya satu tahun saja," ujar Anggito seperti dikutip dari laman Setkab.

"Kalau di Arab Saudi jelas seperti hotel, katering, dan transportasi. Seluruh upaya investasi itu pada prinsipnya untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama. Mudah-mudahan biaya penyelenggaraan haji kita menjadi lebih efisien," katanya menambahkan.

Mengenai investasi di Indonesia, BPKH telah melakukan penandatanganan dengan PINA atau Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah yang dikelola Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Melalui PINA, investasi yang dilakukan akan dipastikan hanya kepada proyek-proyek yang memiliki risiko rendah, menghasilkan keuntungan yang optimal, serta berprinsip syariah.

Sumber : Antara/republika

Foto Mengharukan ! Bela Islam Bela Simbol Islam, Puluhan Wanita Bercadar Tampil Membela Diri



SUKABUMI -- Sejumlah kelompok pengajian di Kota Sukabumi menggelar aksi simpatik di Jalan Ir Djuanda Kota Sukabumi Rabu (23/5). sore. Mereka ingin mengubah stigma negatif terhadap wanita bercadar yang berhembus setelah aksi terorisme di Surabaya, Jawa Timur.

Para wanita bercadar ini berderet di Jalan Ir Djuanda atau di sekitar gedung DPRD Kota Sukabumi. Sebagian diantaranya membawa papan dengan tulisan Peluk saya jika anda merasa aman.




Sejumlah komunitas pengajian menggelar gerakan mengubah opini cadar dengan aksi peluk aku di Jalan Ir Djuanda Kota Sukabumi Rabu (23/5).

Keberadaan mereka langsung mendapatkan respon positif dari sejumlah warga yang melintas. Bahkan sambil berpelukan mereka terharu. Termasuk polisi wanita (Polwan) yang dengan simpatik memeluk para wanita bercadar tersebut.

"Kami ingin memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa wanita bercadar itu bukan teroris, terang Koordinator Aksi yang tergabung dalam generasi hijrah cinta (GHC) Sarah Sodaris kepada wartawan. Hal ini untuk membantah adanya opini negatif terhadap cadar setelah peristiwa di Surabaya.





Sejumlah komunitas pengajian menggelar gerakan mengubah opini cadar dengan aksi peluk aku di Jalan Ir Djuanda Kota Sukabumi Rabu (23/5).

Upaya mengubah opini ini kata Sarah salah sattunya dengan menggelar sosial eksperimen berupa peluk aku jika merasa aman. Intinya kegiatan ini menunjukkan wanita bercadar tidak seperti yang diberitakan.

Salah satu peserta aksi lainnya, Chairil Asral menambahkan, aksi ini ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai dan membawa perdamaian serta rahmatan lil alamin. Teroris itu ingin menghancurkan Islam dan mengadu domba, terang dia.







Sosial eksperimen wanita bercadar di depan salah satu pusat perbelanjaan Kota Sukabumi mendapatkan respon positif dari warga Selasa (22/5) sore.

Chairil mengatakan, aksi yang dilakukan dengan turun ke jalan ini untuk memberitahu masyarakat termasuk warga non muslim bahwa Islam tidak seperti itu. Caranya dengan melakukan aksi peluk aku dengan wanita bercadar dan lelaki yang memakai atribut Islam.n riga nurul iman

Bakal Diperiksa, Dukungan Kepada Prof Suteki Mengalir Deras Atas Komitmennya Terhadap Bela Islam




SEMARANG, Salah satu guru besar bidang hukum di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, Suteki, bakal diperiksa terkait pembelaannya terhadap organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hari ini (23/4)


Suteki akan diperiksa secara etik oleh Majelis Dewan Kehormatan Komite Etik pada Rabu (23/4/2018)


“Pemeriksaan etik mulai hari ini dan besok. Hasilnya besok diumumkan. Untuk beliau (Suteki) hari Rabu baru mau dipanggil,” ujar Kepala Humas dan Media Undip, Nuswantoro Dwiwarno, saat dikonfirmasi, Selasa (22/5/2018).


Nuswantoro menjelaskan, selain Suteki, ada sejumlah dosen lain yang diduga berafiliasi dengan mendukung HTI, atau memposting komentar yang diduga bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.


Namun demikian, Nuswantoro tidak secara gamblang menyebut siapa pihak lain yang ikut terlibat. Ia mengatakan, hasil dari pemeriksaan akan disampaikan pada Rabu esok.


“Karena sifatnya tertutup di sidang etik, jadi belum bisa disampaikan hasilnya,” ujarnya.


Atas sikap Undip yang dinilai terlalu berlebihan itu nitizen memberikan support kepada Prof. Suteki. Hal ini tampak dari komentar komentar postingan Prof Suteki terkhir selasa 22/5 kemaren yang mengatakan
ohn...apa yang sedang kau pikirkan?
Dunia hanya sesaat..
Akherat itu abadi..

Yang kokoh akan rapuh..
Yang berkuasa akan lengser..
Yang muda akan tua dan
Yang tua pun akan mati..
Tersenyumlah..!
(Apa masih butuh REKOMENDASI John?)

Aktivis 98 Agung Wisnuwardana juga mengkomentari 
Prof, apa yang panjenengan lakukan, menunjukkan masih ada intelektual yang siap kritis pada penguasa dzalim... Di tengah banyak intelektual salon yang takut pada penguasa dan menjauh dari rakyat... Maju terus Prof... Allah bersama kita...

dikomentari juga oleh akun Ferri Taslim Gak butuh rekomendasi Pak Prof Suteki, Sh, Mhum, Dr Yth. ... Hanya butuh klarifikasi, ini apaan ? sambil memberikan foto surat dari humas Undip.

Setelah itu rame rame akun prof suteki diberi dukungan penuh oleh nitizen. Salah satunya
Suteki, Sh, Mhum, Dr Benaaar sekali...

3
Kelola


17 jam
Heri Budiman kampus udah mirip penjara..

4
Kelola


17 jam
Slamet Nasib Kok weruh ae.., sabar Prof.. Selama Panjenengan di jalan yg lurus, Insyaa Allah pasti ada pertolongan.

5
Kelola


16 jam
Abdullah Husen Hanya di rezim saat ini, yg selalu menjelek jelakkan rezim Orde Baru tapi ternyata kelakuannya mirip!

2
Kelola


16 jam

dan postingan itu bisa dilihat lengkap di sini


Menteri Ini Sebut Puasa Ramadhan Bahayakan Masyarakat




REPUBLIKA.CO.ID, COPENHAGEN -- Menteri Integrasi Denmark Inger Stoejberg meminta Muslim di Denmark cuti dan berdiam diri di rumah hingga Ramadhan berakhir. Seruan ini dilontarkan karena Stoejberg menilai berpuasa dapat membahayakan masyarakat Denmark pada umumnya.

"Saya mengimbau Muslim mengambil cuti kerja selama Ramadhan untuk menghindari konsekuensi negatif bagi masyarakat Denmark," tulis Stoejberg dalam kolom tabloid BT seperti dilansir di Washington Post.

Muslim yang berpuasa dinilai dapat membahayakan masyarakat Denmark mereka menjadi kurang fokus akibat tidak makan. Sebagai contoh, pengemudi bus Muslim yang berpuasa mungkin kehilangan fokus saat berkendara sehingga berisiko menyebabkan kecelakaan.

Pernyataan Stoejberg mendapat kecaman dari komunitas Muslim di wilayah Skandinavia tersebut. Ketua Muslim Union Finlandia Pia Jardi bahkan menilai imbauan Stoejberg ide yang aneh.

"Tak ada informasi atau statistik yang menunjukkan pengemudi buss atau pekerja Muslim lain, entah bagaimana, berperilaku membahayakan saat berpuasa," ujar Jardi.

Jardi mengatakan di sebagain besar negara Muslim, toko hingga bisnis tetap berjalan secara normal meski puasa berlangsung. Tak ada hambatan berarti dari puasa yang menyebabkan kegiatan sehari-hari terhambat.

Sanggahan serupa juga dilontarkan juru bicara perusahaan bus Denmark Arriva, Pia Hammershoy Splittorff. Splittorff mengatakan tak ada sejarah kecelakaan bus selama Ramadhan.

"Jadi secara de facto, puasa bukan masalah untuk kami," tambah Splittorff.

Pernyataan yang lebih halus diungkapkan Muslim Union Denmark. Muslim Union Denmark berterima kasih atas perhatian yang diberikan Stoejberg. Namun di saat yang sama, Muslim Union Denmark juga menyatakan Muslim tetap dapat beraktivitas normal meski sedang berpuasa.

Ketua Pansus Heran Densus 88 Tolak Definisi Terorisme



VIVA - Ketua Pansus revisi Undang-Undang Anti-Terorisme, Muhammad Syafii, mengatakan sebenarnya bukan pemerintah yang tak setuju soal usulan definisi teroris, tapi Densus. Ia menyebut Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengirimkan surat penolakan Densus tersebut.

"Kami punya usulan rumusan dari Panglima TNI, Pak Gatot maupun Pak Hadi, dari Menkopolhukam, dari Menteri Pertahanan, Kapolri, Prof Muladi," kata Syafii di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 21 Mei 2018.


Ia mengatakan pada dasarnya pemerintah sepakat definisi terorisme ada tindak kejahatan yang bisa menimbulkan ketakutan masif, menimbulkan korban, merusak objek vital yang strategis, juga yang mengancam keamanan negara dan punya tujuan politik.


"Itu semua satu suara tentang itu. Makanya kami heran kalau kemudian dalam rapat pansus itu pihak Densus menolak. Ada apa? Kami kan tidak ingin kembali terjadi era subversif. Karena tidak ada batasan yang valid bisa ditarik sana sini, akhirnya yang menetapkan seseorang teroris atau bukan itu bukan hukum, tapi adalah subjektif dari aparat di lapangan. Dan itu yang tidak kami inginkan," kata Syafii.

Ia pun ingin agar definisi teroris diatur ketat. Ia mengaku heran atas penolakan Densus. Sebab, Densus berpandangan hal itu bisa mempersempit ruang gerak. Padahal, di negara hukum, aparat penegak hukum pada dasarnya tidak ada kewenangan apa pun kecuali yang diberikan oleh hukum itu sendiri.

"Karena itu kami ingin memberikan kewenangan itu lewat hukum. Maka kami ingin semua pihak bisa memahami. Pemerintah pada dasarnya satu suara," kata Syafii.

Masuk batang tubuh

Syafii menilai soal definisi terorisme harus masuk ke dalam batang tubuh revisi UU Anti-Terorisme. "Menurut UU nomor 12 tahun 2011 tentang tata cara penyusunan UU, ketentuan umum itu tidak boleh ada penjelasan. Jadi harus semuanya masuk ke dalam norma, batang tubuh," kata Syafii.

Menurutnya, letak definisi ada pada ketentuan umum. Sementara, ketentuan umum tak ada penjelasannya.

"Ini jelas sekali bunyi UU 11 Tahun 2012 tentang ketentuan umum tidak boleh ada penjelasan. Berarti harus di batang tubuh, karena ini ketentuan umum. Ketentuan umum itu memberi batasan dan penjelasan tentang hal yang berulang di dalam pasal-pasal, termasuk terorisme," kata Syafii.

Ia mencontohkan ketika ada teroris yang kesal dan membunuh istrinya. Maka hal itu bukanlah terorisme tapi masuk ke dalam tindak pidana.

"Apa bedanya? Dia enggak punya motif tujuan politik, dia kesal saja. Jadi itu harus dalam definisi. UU ini kan untuk menindak mereka yang jahat tapi juga jangan menyasar ke kita yang enggak jahat ini," kata Syafii. (ase)

Cuitan Habib Bukan Keturunan Nabi, Haikal Hasan Dipolisikan




VIVA – Ustaz Haikal Hassan dipolisikan Forum Komunikasi Alawiyin melalui Husin Shahab. Husin didampingi Cyber Indonesia dalam melaporkan Haikal Hassan ke polisi.

Husin menjelaskan cuitan Haikal Hassan lewat akun Twitter @haikal_hassan diduga melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik dan atau ujaran kebencian berbau SARA. Cuitannya itu 'Jadi habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, melainkan keturunan Abi Thalib yang masih kafir ketika wafatnya'.


"Ini menyebabkan kawan-kawan para habaib tersinggung dan merasa Haikal Hassan memprovokasi antara habaib dengan habaib," ujar Husin di Markas Polda Metro Jaya, Selasa, 22 Mei 2018.

Cuitan itu sebenarnya sudah terjadi sekira lima tahun lalu yakni 15 Februari 2013. Dalam kesempatan itu, Husin pun membeberkan alasan baru melaporkan meski kejadian itu sudah lama.

Menurutnya, tak ada pihak yang berani melapor ke polisi sehingga akun itu tidak dipolisikan. "Artinya membiarkan Haikal Hassan pun, postingan itu jadi orang melihat ini ada menyinggung golongan tertentu," katanya.

Laporan Husin sendiri diterima dan bernomor TBL/2767/V/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus ter tanggal 22 Mei 2018. Pasal yang disangkakan adalah, Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) dan atau pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 156 KUHP.

Sebelumnya, penceramah Haikal Hassan pernah mendadak menjadi bahan pergunjingan masyarakat karena kicauan tentang sejarah para habib di Indonesia, yang disebutnya bukan cucu Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Kicauan Ustaz Haikal disebutkan mengandung ujaran kebencian yang dapat memicu reaksi dari para ulama dan habib di Tanah Air. Karena menyebut habib bukan keturunan Nabi Muhammad, tapi keturunan Abi Thalib yang disebut masih kafir ketika wafatnya. (ase)

Aneh, Penyerang Mapolsek Maro Sebo Mendadak Ingin Jadi Imam Shalat




JAMBI - Pelaku penyerangan Mapolsek Maro Sebo yang terletak di Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi, berhasil ditangkap polisi sekitar satu jam setelah melakukan aksi penyerangan, Selasa (22/5/2018).
Pelaku tersebut berinisial AS. Tetangga penyerangan Mapolsek yang telah menyebabkan dua anggota polisi terluka akibat sabetan golok itu, melihat ada perilaku aneh dari tersangka akhir-akhir ini.

"Dia tidak seperti biasanya. Akhir-akhir ini dia sering mendadak ingin jadi imam masjid ketika salat," kata Feri, warga Desa Danau Lamo, Kabupaten Muaro Jambi.

Pantauan Tribun, pascadilakukan penangkapan, rumah pelaku itu cukup banyak didatangi oleh masyarakat. Namun sayangnya keluarga pelaku enggan berkomentar.

"Wajarlah polisi cepat menangkapnya. Warga di sini sudah aneh melihat perilaku dia belakangan ini," jelas Feri.

Diberitakan sebelumnya, AS menyerang Markas Polsek Maro sebo, di Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi, Selasa (22/5/2018).

Dia membabibuta merusak kendaraan dan kaca Mapolsek. Selain itu, dia juga melukai dua orang anggota polisi yang sedang berjaga di sana.

Dua orang anggota kepolisian mengalami luka di bagian kepala, leher, dan pinggang akibat sabetan senjata tajam pada penyerangan siang hari itu.

Kedua korban adalah Aipda Asp Manalu dan Bripka Sangap Tinanbunan. Keduanya kini dirawat di RS Bhayangkara, Kota Jambi.

Pantauan di RS Bhayangkara Jambi, kedua korban dirawat dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Belum diketahui pasti bagaimana kondisi kedua korban. (Tribun)

Puisi Diduga Jadi Penyebab Awal Masalah Rumah Tangga Opick-Dian



Penyanyi religi Aunur Rofiq Lil Firdaus alias Opick saat ini tengah menjalani proses cerai dengan istri pertamanya, Dian Rositaningrum. Proses cerai itu sudah mereka dilakukan sejak Februari Lalu.


Mereka pun kembali menjalani sidang cerai dengan agenda keterangan saksi dan bukti di Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada Selasa (22/5). Dian menghadirkan dua orang saksi, yakni sahabat Dian, Levina, dan adiknya, Dina.

Menurut kuasa hukum Opick, Herwinsyah, kedua saksi itu menceritakan soal kondisi rumah tangga Opick dan Dian yang saat ini tengah dalam masalah."Terkait saksi tadi, ada sedikit yang kami sanggah terkait bahwa asal muasal permasalahan itu adalah puisi. Puisi ini dianggap menunjuk bahwa Mas Opick ini menyukai seseorang," ujar Herwinsyah, saat ditemui di PA Jakarta Timur, Selasa (22/5).

"Saya sampaikan ke saksi, 'Apakah betul puisi itu untuk si ini?' Bukan (Yulia Mochamad), Wulan. Tapi kata saksi tidak ada, disampaikan langsung oleh Mas Opick. (Berarti saksi) hanya menerka-nerka saja," lanjutnya.

Herwinsyah mengaku belum mengetahui pasti apa isi puisi yang diduga menjadi percekcokan antara pelantun 'Tombo Ati' itu dengan Dian.

"Itu juga kami belum tahu puisi itu apa isinya. Tapi saksi menyampaikan hal itu bahwa puisi ini ditunjukan untuk Mba Wulan," tuturnya.Sementara ditemui pada kesempatan yang terpisah, sahabat Dian dan Opick, Levina, memilih untuk tidak mengutarakan kesaksian yang telah disampaikan di hadapan majelis hakim.

Namun yang jelas, ia merasa sangat sedih karena rumah tangga sahabatnya harus berujung dengan perceraian. "Janjinya tertutup sidang. Saya ikut kata Mbak Dian saja. Ada banyak (pertanyaan) lima, enam, atau tujuh," kata Levina yang didampingi Dian dan kuasa hukumnya.

Levina sendiri sudah mengenal cukup baik Dian dan Opick. Ia bahkan mengaku salut dan bangga dengan ketegaran dan kesabaran ibu lima anak itu dalam menghadapi masalah."Mbak Dian lebih sedih dari saya sebenarnya, tapi dia bisa menutupi karena dia kuat. Dia wanita tegar luar biasa. Semoga nanti jadi surganya untuk anak-anak lima orang. Karena ini aja Mbak Dian bisa kuat hadapi hidup urus anaknya lima, bisa tetap berkomunikasi dengan Mas Opick," ucap Levina.

"Inilah sahabat saya yang luar biasa yang nemani saya, mama saya, adik saya, banyak yang…. Mereka yang menguatkan saya. Salah satunya Levina, yang benar-benar tahu dari awal sampai kejadian, ya beliau ini. Makannya saya panggil sebagai saksi," timpal Dian.Sementara itu, kuasa hukum Dian, Ina Rachman, menambahkan bahwa permasalahan antara kliennya dengan Opick sudah terjadi dari sekitar tahun 2015.

"Kemudian Mbak Dian itu meninggalkan rumah 2017, sampai sekarang. InsyaAllah kalau pun harus terjadi perceraian ya, kita berharap terjadi perceraian baik-baik. Mereka tetap bersahabat karena ada lima anaknya, bukti cinta mereka terdahulu itu ada lima anak, yang tetap harus memiliki bapak dan ibu walaupun tetap terjadi perceraian," imbuh Ina.

Opick dan Dian menikah pada 15 Juli 2002. Setelah 15 tahun lebih mengarungi bahtera rumah tangga, Dian memutuskan mengajukan gugatan cerai kepada Opick pada 5 Februari lalu, di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Dari pernikahan itu, Opick dan Dian dikaruniai lima orang anak. Saat ini, kelima anak mereka berada di bawah pengasuhan Dian.

kumparan