Menyoal Instruksi Ulama Tenggelamkan Banteng

VIVA – Masuknya nama kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, sebagai bakal caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat, berbuntut panjang. Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) bahkan menuding Kapitra sebagai penyusup. Dengan menjadi caleg PDIP, Kapitra telah membohongi dirinya sendiri dan dia dituding sebagai penghianat.


Padahal Kapitra selama ini bagian dalam tim pembela Habib Rizieq yang secara prisinsip dipastikan tidak sejalan dengan PDIP, yang mereka tuding sebagai partai yang anti  syariat Islam. Masuknya Kapitra sebagai caleg PDIP tentu membuat orang-orang yang ada di PA 212 berang.


Habib Rizieq sampai mengeluarkan instruksi agar umat tidak memilih dan mendukung siapa pun yang diusung oleh kelompok penista agama. Instruksi yang diklaim sebagai keputusan ulama juga memberi perintah untuk menenggelamkan banteng atau dapat diartikan sebagai PDIP dalam pemilu 2019 nanti.

Instruksi ulama ini disampaikan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Ma'arif kepada VIVA, Jumat 20 Juli 2018. Bergabungnya Kapitra di PDIP akhirnya memperjelas sikap khianatnya.

"Sikap kami sudah jelas, PA 212 di bawah komando Habib Rizieq Shihab (HRS) tidak pernah akan mendukung siapa pun yang diusung oleh kelompok penista agama, apalagi PDIP. Instruksi HRS jelas, gulingkan, tenggelamkan banteng. Kini semakin jelas mana yang taat dan mana yang khianat," ujar Slamet.


Mantan Sekretaris Front Pembela Islam (FPI), yang juga juru bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, mempertegas perintah Habib Rizieq Shihab (HRS) agar umat berjuang untuk menenggelamkan PDIP dalam pemilu nanti.

Apa yang diinstruksikan Habib Rizieq sudah disepakati seluruh ulama, khususnya alumni 212. Mereka sepakat untuk memberikan perlawanan terhadap kelompok yang dianggap penista agama.

Menurut Novel, apa yang telah disepakati ulama karena mereka telah melihat dengan nyata kemungkaran yang dilakukan PDIP. Karena itu, apa yang sedang dilakukan ulama saat ini adalah jihad konstitusi dan harus diwujudkan.

"Ulama khususnya alumni 212 sudah sepakat termasuk HRS untuk tenggelamkan banteng. Karena partai musuh umat Islam. Diduga partai itu sarang komunis, aliran sesat, penista agama, LGBT, pembubaran ormas Islam, kriminalisasi ulama, radikal dan antisyariat Islam," kata Novel Bamukmin kepada VIVA.

Instruksi ulama kata Novel, adalah pesan agar umat segera bergerak dan berjuang membela agama dan membela negara. Apa yang telah dilakukan umat saat Pilkada DKI akan dilakukan lagi untuk menenggelamkan banteng secara sempurna.

"Menenggelamkan banteng adalah jihad konstitusi, perintah agama yang suci demi memelihara keutuhan bangsa dan menjaga 4 pilar yang sedang diambang kehancuran. Indonesia akan kembali menjadi negara dijajah asing dan aseng, dan banteng ini ada di mereka. Jadi 2019 wajib ganti presiden dan tenggelamkan banteng," katanya.

PDIP Merespons

Instruksi penenggelaman banteng langsung direspons PDIP. Tapi partai pengusung Joko Widodo pada pilpres 2019 ini tak yakin instruksi datang dari ulama. Karena itu, masyarakat jangan sampai terhasut karena PDIP juga dekat dengan ulama dengan karakter partai yang cinta Tanah Air, cinta keadilan dan cinta rakyat kecil.

Isu yang sama selalu dibuat untuk menyerang PDIP. Mulai dituding sebagai partai musuh umat Islam dan menjadi dalang kriminalisasi ulama, PDIP juga kerap diserang dengan isu-isu berbau komunis dan antisyariat Islam.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan, tudingan tersebut tidak benar. Partainya dekat dan terus bersinergi dengan Islam, demokrasi dan modernisasi.

Menurut Hendrawan, banyak pihak yang punya anggapan salah terhadap partainya. Sehingga selalu menyerang partai berlambang banteng ini dengan isu yang basi.

Elit PDIP Masinton Pasaribu menambahkan, ulama tidak mungkin memberi instruksi yang bersifat memecah belah umat. Apa yang disampaikan ulama pasti menganjurkan silaturahim, persaudaraan dan rahmatan lil alamin.

Dengan mengedepankan persatuan, PDIP kata Masinton, tentu tidak memiliki jarak dengan ulama. Isu negatif sengaja selalu didaur ulang untuk membangun prasangka-prasangka.

"Komunikasi dengan berbagai elemen bangsa selalu dilakukan secara terus menerus, termasuk dengan para ulama," ujar Masinton.

Politikus PDIP Eva Sundari menyarankan pihak-pihak yang memiliki maksud menggusur PDIP harusnya membuat partai politik dan bersaing secara sehat. Dalam konteks Kapitra, menurutnya, sudah menjadi hak pribadinya yang tentu dijamin konstitusi. Apalagi, PDIP saat ini menjadi parpol dengan elektabilitas tertinggi.

Kapitra Ampera sendiri menegaskan, pencalonannya sebagai wakil rakyat yang membonceng gerbong PDIP adalah murni kehendak pribadi. Dia dengan tegas mengatakan tak ada barter atau semacamnya antara penghentian kasus Rizieq dengan pencalonannya. Hubungannya dengan Rizieq profesional semata.

Kapitra yang juga Pemimpin Law Firm bernama M. Kapitra Ampera & Associates memastikan, kabar pencalonannya sudah dikomunikasikan dengan para ulama, termasuk Rizieq. Namun hingga kini belum ada respons dari Rizieq.

Kapitra memberikan tiga syarat kepada PDIP. Syarat yang pertama, ia ingin tetap mewakili umat Islam di dalam partai. Kedua, umat Islam adalah mayoritas di Indonesia, aspirasi umat Islam harus didengar. Ketua Harian Himpunan Advokad Pengacara Indonesia (HAPI) itu meminta PDIP harus menindaklanjuti aspirasi-aspirasi yang diserap dari permintaan umat.

"Lalu, saya harus menjadi jembatan kebaikan orang di dalam dan di luar," ujar Kapitra.


Mungkinkah Bateng Tenggelam

Isu tenggelamkan banteng bukan barang baru yang beredar di lini masa. Serangan untuk PDIP dengan hestag kerap muncul bersanding dengan hestag #2019gantipresiden.

Terutama terkait dengan berita tentang kekalahan calon PDIP di pilkada DKI, Banten, Sumut, Sumsel, Jatim dan Jabar.

Secara nyata gerakan menenggelamkan banteng disuarakan Persaudaraan Alumni 212. Gerakan ini dibalut dengan instruksi ulama. Tidak bisa dipastikan apakah instruksi ini memang benar dapat menenggelamkan PDIP.

Pengamat politik Djayadi Hanan menilai instruksi itu tak akan terlalu berpengaruh pada suara PDIP di Pemilu 2019. Instruksi Rizieq tentu akan mengena pada massa pendukung atau simpatisannya PA 212. Sementara PDIP sebagai pemenang pemilu 2014 tentu punya basis suara sendiri.

"Jadi instruksi Habib Rizieq saya kira berlaku untuk massa yang pengikut Habib Rizieq. Sementara PDIP kan massanya beda. Jadi agak sulit mengatakan ada pengaruhnya," ujar pengamat politik senior itu lagi.

Selain itu, PDIP juga punya massa tersendiri dari kalangan umat Islam yang merupakan pendukung Jokowi. Mereka kini sangat dikenal dengan sebutan Islam Nusantara.

Sementara kalangan umat Islam Rizieq merupakan umat Islam yang memang sudah anti kepada Joko Widodo sejak lama. Instruksi Rizieq tentu akan berlaku untuk pengikutnya saja. (umi)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel