Mengapa KPK Dituding Makar, Membangkang, dan Tidak Etis?



Gelombang tinggi yang menerjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya tak pernah surut. Banyak yang tidak suka dengan kehadiran lembaga superbodi ini. Belakangan, KPK dikatakan tidak etis, melakukan pembangkangan, dan berbuat makar.

Anggota Panitia Revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), Taufiqulhadi, menilai langkah KPK mengirim surat resmi ke DPR hingga Presiden Joko Widodo sehubungan penolakan dimasukkannya pasal tindak pidana korupsi sebagai tidak etis. Apalagi posisi KPK adalah sebagai pelaksana undang-undang.

KPK menilai dimasukkannya tindak pidana korupsi di dalam rancangan tersebut berisiko memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi. Di samping itu, KPK berjalan dengan menganut pada aturan khusus, yaitu UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Sikap KPK tersebut, menurut saya, tidak etis sama sekali. Kalau dia adalah anggota lembaga, dia bukan pembuat UU, tapi dia pelaksana UU," kata Taufiqulhadi dalam acara diskusi yang dihelat Populi Center dan Smart FM Network, Perspektif Indonesia: "Berebut Pasal Korupsi?" di Jakarta, Sabtu (2/6).

Sikap KPK tersebut, menurut dia, merupakan bentuk tekanan kepada seorang kepala negara. Taufiqulhadi menekankan, hal itu tidak seharusnya dilakukan oleh KPK. "Kalau tidak setuju, ya, keluar dari KPK, bukan memengaruhi Presiden," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, respons tersebut sangat tidak substansial dan berlebihan, apalagi hingga menyebut KPK melakukan pembangkangan birokrasi. "Kami pandang hal tersebut tidak substansial, dan tidak ditemukan argumentasi yang dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi," kata Febri saat dikonfirmasi, kemarin.

Namun, sambung Febri, KPK tentu merasa perlu menyampaikan jika ada risiko terhadap pemberantasan korupsi yang juga merupakan salah satu perhatian dari pemerintahan saat ini. Terlebih, Presiden sangat mengecam segala bentuk korupsi yang dilakukan.

Febri menjelaskan, alasan KPK menyampaikan surat resmi kepada Presiden dan sejumlah pihak terkait proses pembahasan UU adalah pihak-pihak terkait dapat memahami risiko pelemahan terhadap pemberantasan korupsi jika RKUHP tersebut disahkan. Sebab, berbagai upaya melemahkan KPK sudah sering terjadi.

"Dulu revisi UU KPK digagas, bahkan dengan pembatasan umur dan kewenangan KPK. Memang, banyak yang terganggu dengan kerja KPK," tuturnya.

Untuk saat ini, karena KPK percaya Presiden memiliki iktikad baik mendukung pemberantasan korupsi, KPK menilai Presiden perlu mengetahui pandangan KPK. Itulah dasar surat tersebut dikirim.

Pengamat hukum dan advokat Umar Husin menilai penolakan KPK terhadap pencantuman pasal korupsi dalam rancangan undang-undang RUU KUHP sebagai bentuk makar. "Saya menyoroti KPK yang menolak sebagai bentuk pembangkangan atau makar," ujarnya.

Ia menyayangkan KPK yang terkesan mengancam dengan menuliskan keberatannya dalam bentuk surat ke Presiden Joko Widodo. Menurut dia, tindakan KPK tidak benar karena tergolong mengancam Presiden Joko Widodo.

Padahal, ia menegaskan, tidak mungkin ada dualisme peraturan dan institusi-institusi seharusnya tidak berani melawan.

Umar memberikan dukungan penuh kepada Komisi III untuk segera menyelesaikan RUU KUHP ini. ApalagiKUHP harus diganti karena sudah terlalu lama.

Ia berharap Komisi III terus berpikir maju ke depan dan disiplin untuk mengerjakan RUU ini. Ini karena Indonesia harus memiliki kepastian hukum.

Berisiko untuk KPK

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut terdapat sejumlah persoalan yang dianggap berisiko bagi KPK ataupun pemberantasan korupsi ke depan jika tindak pidana korupsi masuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertama, tentang kewenangan kelembagaan KPK karena Undang-Undang KPK menentukan bahwa mandat KPK itu adalah memberantas korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

"Itu tegas, jadi kalau nanti masuk di dalam KUHP Pasal 1 Angka 1 itu, Undang-Undang KPK apakah masih berlaku atau tidak? Apakah bisa KPK menyelidik, menyidik, dan menuntut kasus-kasus korupsi karena itu bukan Undang-Undang Tipikor lagi tetapi undang-undang dalam KUHP," kata Syarif saat konferensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) itu tidak ada penegasan soal kewenangan lembaga KPK. "Itu tidak disebutkan juga apakah di dalam RKUHP itu sekarang tetap disebutkan kewenangan lembaga KPK, bahkan terus terang sampai hari ini draf akhir dari RKUHP itu saya belum miliki," tuturnya.

Kedua, kata Syarif, di dalam RKUHP diwacanakan ada aturan-aturan baru yang diadopsi dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Misalnya korupsi di sektor swasta.

"Dengan masuk ke dalam KUHP itu, apakah nanti KPK berwenang untuk menyelidik, menyidik, dan menuntut korupsi di sektor swasta? Di negara-negara lain, korupsi baik publik maupun swasta menjadi salah satu kewenangan KPK di sana. Ada Malaysia Anti-Corruption Commission (Malaysia) maupun Corrupt Practices Investigation Bureau (Singapura)."

Keempat, terjadi perbedaan jarak atau disparitas ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi dengan pasal-pasal yang ada di dalam RKUHP. "RKUHP tidak mengatur tindak pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Padahal, ini penting banget karena kalau denda itu biasanya terlalu sedikit kalau selama ini mendapatkan pengembalian aset itu dapat dengan uang pengganti, tetapi di dalam RKUHP tidak dikenali," kata Syarif.

Selanjutnya, di dalam RKUHP mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat tindak pidana korupsi. "Padahal, kalau di UU Tipikor sekarang dianggap sama saja melakukan percobaan dengan melakukan tindak pidana korupsi," ungkap Syarif.

Persoalan lainnya, kata dia, beberapa tindak pidana korupsi dari UU Tipikor dimasukkan ke dalam Bab Tindak Pidana Umum RKUHP. "Kalau masuk tindak pidana umum, berarti relevansi KPK sebagai lembaga khusus itu jadi dipertanyakan lagi. Jadi, bisa akan menimbulkan kendala hukum yang menurut saya akan lebih susah untuk diselesaikan," Syarif menjelaskan.

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Dian Fath Risalah, Rr Laeny Sulistyawati

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel