GMB Menuntut PSI Minta Maaf Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik Presiden RI ke Dua, PSI Ogah Tarik Videonya



Jakarta - Ketua Umum Generasi Muda Berkarya (GMB) Raden Andreas Nandhiwardana menuntut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta maaf atas pencemaran nama baik Presiden RI kedua Soeharto dalam Video yang diunggahnya di media sosial beberapa waktu lalu.

"Kami meminta klarifikasi dan menuntut permintaan maaf dari PSI atas tuduhan-tuduhan yang menyudutkan Presiden Kedua Soeharto serta menurunkan semua video-video tersebut," ucap Andreas, Senin (4/6).

Menurutnya, tuduhan-tuduhan yang dilayangkan PSI terhadap Soeharto tidak mempunyai bukti yang kuat dan nyata. Selanjutnya, ia menunggu permintaan maaf dari PSI kepada Partai Berkarya serta keluarga besar Cendana.

"Jika sampai waktunya, mereka belum meminta maaf. Kami akan melakukan langkah-langkah yang tepat guna meluruskan opini yang berkembang ditengah masyarakat, karena hanya permintaaan maaf yang kami tunggu," tuturnya.


Sementara itu, Ketua Bid Polhukam DPP-GMB M Tasrif Tuasamu mengatakan, dalam hal ini PSI tidak mengajarkan cara beretika dalam berdemokrasi dan tidak fair.

Menurut dia, apabila PSI hanya sekedar membangun opini dan mendengarkan dari sebelah pihak, partai ini tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ia akan melaporkan PSI kepada Bawaslu.

"Kita akan laporkan PSI ke Bawaslu karena terjadi fitnah, ada unsur fitnah di situ jadi ada beberapa tuduhan keji untuk menjatuhkan keluaga besar Soeharto. Saya pikir PSI dengan antek-anteknya harus cerdaslah dalam berpolitik," ujarnya.


PSI Tolak Tarik Video Pelanggaran HAM Orba

 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak untuk meminta maaf dan menurunkan video tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia di era pemerintahan Soeharto, sebagaimana diminta oleh kelompok Cinta Soeharto Sejati (CITOS INDONESIA).
"Kami tidak merasa perlu meminta maaf dan menarik video tersebut," kata Andy Budiman, caleg sekaligus Ketua Tim Komunikasi PSI ,Jakarta, Sabtu (2/6/2018).
Dia menjelaskan isi video tersebut sepenuhnya mengandung kebenaran tentang praktek-praktek pelanggaran HAM di era Orde Baru dan kami membuatnya agar rakyat Indonesia sadar akan masa lalu yang kelam yang tak boleh kita ulang kembali.
Pernyataan PSI itu dilontarkan setelah sehari sebelumnya (1 Juni 2018), CITOS menyatakan akan mensomasi PSI atas video pelanggaran HAM di era Pak Harto tersebut. CITOS menuntut PSI meminta maaf dan menarik video tersebut dari semua platform media sosialnya. Bila tidak, CITOS mengancam akan memperkarakan PSI secara hukum dengan tuntutan pencemaran nama baik Pak Harto.
Dalam konferensi persnya CITOS menuduh PSI secara sengaja dan terencana berusaha melakukan stigmatisasi negatif terhadap pak Harto. Di mata CITOS, video PSI itu bukan hanya berlebihan, tetapi terlalu mendramatisasi dan jauh dari fakta kebenaran.
Andy Budiman menegaskan PSI tidak menyerang Pak Harto secara personal, melainkan praktek-praktek politik yg akhirnya membawa pada jatuhnya Pak Harto pada Mei 1998.

Apa yang disajikan di video tersebut merujuk pada fakta sejarah yang sudah dikenal publik secara luas. "Saya minta CITOS menunjukkan bagian mana dari video kami yang jauh dari kebenaran. Kita diskusikan terbuka saja," ujarnya.
Video yang dipersoalkan CITOS hanyalah satu dari serangkaian video dengan hashtag #Mei98JanganLagi yang khusus diproduksi PSI untuk mengenang 20 Tahun Reformasi di bulan Mei. Sepanjang Mei 2018, PSI setiap hari mengunggah video 1 menit tentang berbagai praktek kotor di masa Orde Baru: pelanggaran HAM, Daerah Operasi Militer, penindasan umat Islam, penculikan aktivis, KKN, pemberangusan pers dan kebebasan berekspresi, BPPC, dan sebagainya.
Andy menyatakan video itu adalah bagian dari upaya pendidikan politik bagi kaum muda yang mungkin terkecoh dengan upaya pembangunan opini bahwa kondisi Orde Baru jauh lebih baik dari kondisi Indonesia setelah menjalani demokratisasi sejak 1998.
"Upaya penyesatan opini ini harus dilawan.Karena itu PSI merasa bertanggungjawab untuk mengingatkan sekaligus menginformasikan tentang kejahatan-kejahatan Orde Baru," pungkasnya.[jat]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel