Rupiah Melemah, Jokowi Sebut RI Hadapi Keseimbangan Baru



Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemerintah harus segera mengantisipasi perubahan ekonomi yang kemungkinan menuju keseimbangan baru. Adapun, keseimbangan baru tersebut bukan dipicu karena kondisi internal, melainkan situasi di luar Indonesia.
Ia mencontohkan, beberapa kondisi yang bisa bikin perekonomian Indonesia bergerak ke keseimbangan baru yakni normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat. Dengan ancang-ancang kenaikan suku bunga acuan lebih dari tiga kali di tahun ini, tentu nilai tukar rupiahserta kondisi pasar modal akan bergerak ke ekulibrium baru tersebut.

Adapun, kenaikan suku bunga acuan berimbas ke permintaan imbal hasil instrumen investasi di Indonesia jadi lebih tinggi. Jika tidak diantisipasi, maka akan terjadi arus modal keluar dari Indonesia dan berujung pada pelemahan nilai tukar rupiah. Rupiah sendiri tercatat sudah terdepresiasi 3,52 persen sejak awal tahun.

"Kami perlu menyiapkan mitigasi ketidakpastian global ini dan akan antisipasi pergerakan menuju keseimbangan baru ekonomi global," jelas Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (15/5).

Meski begitu, Jokowi masih menilai bahwa dampak kondisi eksternal terhadap ekonomi Indonesia tidak separah negara lain, khususnya menyangkut depresiasi nilai tukar.

Dengan depresiasi sebesar 3,52 persen, posisi Indonesia setidaknya lebih baik ketimbang peso Filipina sebesar 3,72 persen, rupee India sebesar 4,76 persen, atau lira Turki sebesar 11,51 persen.

"Kebijakan normalisasi moneter di AS telah banyak mengakibatkan depresiasi mata uang negara-negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Tapi alhamdulillah dibandingkan negara-negara yang lain Indonesia masih jauh lebih baik," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Kementerian Keuangan juga mengakui bahwa pasar obligasi sudah menunjukkan sinyal menuju keseimbangan baru. Hal ini ditunjukkan oleh permintaan investor Surat Berharga Negara (SBN) terhadap imbal hasil yang lebih tinggi lantaran meningkatnya imbal hasil surat utang AS.

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Loto Srinaita Ginting menilai bahwa hal itu sebetulnya lumrah saja. Asal, penawaran yang masuk juga tinggi.

Pekan lalu, Kemenkeu tidak jadi memenangkan tawaran lelang tiga seri SBN dan dua seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) setelah imbal hasil yang ditawarkan investor dianggap tidak wajar. Adapun, imbal hasil tertinggi yang diinginkan investor sudah menembus 7,95 persen, padahal di lelang awal tahun ini, imbal hasil paling tinggi yang diinginkan investor hanya 7,19 persen.

Selain itu, penawaran di dalam lelang itu terbilang lemah. Pada lelang kemarin, penawaran yang masuk adalah Rp7,18 triliun, atau 42,24 persen dari targetnya. Padahal tadinya, di dalam lelang tersebut, Kemenkeu berharap menghimpun dana sebesar Rp17 triliun.

Ini melanjutkan tren sepinya peminat lelang surat utang pemerintah beberapa waktu belakangan. Sebelumnya di tanggal 2 Mei silam, pemerintah hanya berhasil menarik pendanaan Rp5,53 triliun dari penerbitan enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang awalnya memiliki target indikatif Rp8 triliun.

Sementara itu, penawaran yang masuk dari lelang SBN tanggal 24 April 2018 silam terbilang Rp17,02 triliun, atau lebih tinggi sedikit dari target indikatifnya yakni Rp17 triliun. Padahal, di awal tahun, penawaran lelang yang masuk bisa mencapai 407 persen lebih tinggi dari target indikatifnya.

"Sebenarnya tidak masalah (yield SBN ke keseimbangan baru). Cuma kalau bid-nya lemah, nah itu yang harus hati-hati. Jangan sampai pemerintah dianggap bisa dipojokkan, sehingga jangan sampai mendapat incoming bid yang lemah. Kalau incoming bid-nya kuat, dan ternyata pasar menghendaki keseimbangan level yang baru, tidak ada masalah bagi pemerintah," jelas Loto. (CNNIndonesia)