Bawaslu Dinilai Eramas Batasi Ruang Ibadah Infaq, Sedekah, Zakat dan Ceramah di Tempat Ibadah Bagi Cagubsu



MEDAN (Waspada): Tim Pemenangan dan Tim Advokasi dan bantuan hukum Eramas memrotes dan meminta kesepakatan bersama yang dikeluarkan Bawaslu terkait kampanye di bulan Ramadhan dibatalkan. Sebab, Tim Pemenangan Eramas tidak pernah membuat kesepakatan tersebut dengan Bawaslu.


“Bentuk kesepakatan bersama itu kami tolak karena, kami tidak pernah merasa membuatnya bahkan sampai saat ini kami belum menerima surat tersebut. Dalam surat itu dijelaskan untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan, tanpa Bawaslu pun, kesucian Ramadhan wajib dijaga umat,” tegas

Wakil Ketua Tim Pemenangan Sugiat Santoso didampingi Ketua KoordinatorTim advokasi dan bantuan hukum Eramas, Adi Mansar Lubis di Posko Pemenangan Eramas, Jalan Rivai, Medan, Jumat (18/5).

Selain itu, ada beberapa kesepakatan dalam surat tersebut dinilai melanggar UU dan membatasi ruang gerak untuk beribadah. Beberapa poin yang menjadi permasalahan dalam kesepakatan bersama tersebut yakni pasangan calon, tim kampanye, partai politik dan relawan dilarang menyampaikan ucapan selamat menyambut Bulan Ramadhan, ucapan menjalankan ibadah puasa, selamat sahur, selamat berbuka menjelang magrib, selamat nuzul Quran, serta ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dalam bentuk iklan di televisi, radio, media cetak dan elektronik, penyebaran jadwal

Imsakiyah, buku saku tuntutan ibadah Ramadhan, selebaran, brosur, dan lainnya. Kemudian, pasangan calon, tim kampanye, partai politik dan relawan juga dilarang menyampaikan kuliah atau ceramah selama bulan Ramadan dan Idul  Fitri di tempat ibadah serta dilarang membagikan infaq, sedekah, tunjangan hari raya, bingkisan lebaran yang bertujuan kampanye. Zakat,
infak dan sedekah ditetap kan harus disalurkan melalui badan amil zakat.

Aturan tersebut dinilai Sugiat berlebihan dan mengada-ngada. Penyaluran zakat, infak, sedekah, serta ceramah di rumah ibadah merupakan bagian dari dakwah. Menurutnya, banyak tim kampanye maupun relawan yang berprofesi sebagai ustaz atau dai dan sudah memiliki jadwal ceramah
sepanjang Ramadan. Hal itu seharusnya tidak bisa dilarang.

“Sila pertama dalam Pancasila itu, Ketuhanan yang Maha Esa, dan kita diberi kebabasan untuk menjalankan perintah agama dalam UU. Kenapa malah  dilarang? Penyaluran infak dan sedekah seharusnya tidak menjadi otoritas Bawaslu untuk mengatur itu. Selama ini Umat Islam bebas berinfak dan bersedekah. Melarang ini berarti menyamakan infak dan sedekah sebagai money politics, itu bentuk penistaan agama dan sudah kelewatan,” tegasnya.

Disebutkannya, kesepakatan itu dibuat berdasarkan rapat koordinasi Bawaslu tanggal 14 Mei 2018, dalam surat yang beredar tersebut dikatakan hal itu merupakan kesepakatan bersama, namun selaku tim pemenangan, Sugiat mengaku tidak pernah membuat kesepakatan tersebut dengan Bawaslu.


Sedangkan Adi Mansar menyebutkan kesepakatan tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk membatasi ruang gerak seseorang. Bersedekah, memberi THR dan lainnya, di samping agama juga sudah menjadi budaya bagi masyarakat Sumut. “Apa yang dilakukan Bawaslu tidak menjaga imparsialitas Bawaslu sendiri. Ibadah dalam bentuk apapun tidak boleh dilarang. Oleh karena itu kami minta Bawaslu Sumut untuk meninjau ulang apalagi tidak semua pihak setuju dengan keputusan itu,” tegasnya.



Sekretaris Tim Pemenangan, Sandri Alamsyah menyebutkan sebelumnya memang ada undangan dari Bawaslu untuk rapat koordinasi dan pihaknya telah  mengirim utusan ke rapat tersebut. Namun sampai rapat berakhir, tim Pemenangan tidak menandatangani apapun dan meminta agar keputusan rapat disampaikan ke posko pemenangan untuk dipelajari. Namun tiba-tiba,  Bawaslu telah menerbitkan keputusan dan tersebar di media sosial. (h02)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel