Konflik Hanura dan Isu Uang Mahar Politik



Konflik di tubuh Partai Hanura belum menemukan titik terang untuk selesai. Kedua kubu masih bertahan dengan sikap masing-masing. Tindakan saling pecat masih tak terhindarkan dan tudingan adanya penggelapan uang pun merebak. Namun, pemerintah ingin kedua kubu berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah ini.


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengakui dirinya telah menerima hasil dari Musyawarah Nasional Partai Hanura dari kubu Ambhara. Yasonna pun meminta agar adanya musyawarah di internal partai Hanura.



"Dari Hanura sudah ada SK, kemudian kelompok Ambhara menyerahkan ke saya, menyerahkan hasil Munaslub. Saya meminta kedua belah pihak untuk duduk bersama, ini sekarang tahap verifikasi partai politik," kata Yasonna di Jakarta, Ahad (21/1).



Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto agar berkomunikasi dengan Oesman Sapta Odang (OSO). "Coba duduk bersama, karena pertikaian ini merugikan Hanura sebagai partai politik," ucap Yasonna.



Menurut Yasonna, adanya musyawarah bersama menjadi solusi yang baik bagi penyelesain masalah internal partai tersebut. Adapun, untuk SK yang lalu, bisa digunakan dalam rangka kepastian supaya ikut verifikasi partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU).



"Karena Pak OSO tidak bisa tanda tangan surat tanpa Sekjen dan Sekjen pun tak bisa tanda tangan tanpa ketua umum. Maka untuk kepastian kami kasih. Hanya, ada yang mengatakan Munaslub, maka saya minta dua duanya untuk duduk kembali bersama dengan pak Wiranto," terang Yasonna.



Diketahui, Partai Hanura sedang dilanda masalah karena terjadi dualisme di internal parpol. Ada Hanura kubu Oso dan kubu Sarifuddin Sudding/Daryatmo atau kubu Ambhara yang menggelar munaslub beberapa waktu lalu di Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam Munaslub itu, mereka menunjuk Daryatmo sebagai Ketua Umum Partai Hanura.



Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto meminta doa agar permasalahan yang terjadi di partainya cepat selesai. Ia pun mengaku tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik. "Saya tidak kemana-mana," ujar Wiranto.









Pemecatan OSO: Wakil Ketua Umum Partai Hanura Kubu Daryatmo, Sudewo, melakukan konferensi pers di Jakarta, Ahad (21/1).

Penggelepan



DPP Partai Hanura kubu Ambhara (kubu Sarifuddin Sudding/Daryatmo) menuduh OSO menggelapkan dana sekitar Rp 200 miliar yang disimpan di rekening pribadinya melalui OSO Sekuritas. Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura kubu Sudding, Sudewo menuturkan fakta menyatakan OSO terindikasi kuat melakukan pelanggaran keuangan partai karena menggunakan kekuasaannya sebagai Ketum Hanura untuk meminta dan menarik uang dari berbagai pihak.



"Uang itu masuk ke rekening OSO Sekuritas, dari rekening Beni Prananto, yang dulunya sebagai bendahara umum, yang dapat perintah dari Pak OSO untuk mengambil dan memasukan uang itu," papar dia di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (21/1).



Sudewo melanjutkan total uang yang dikumpulkan itu berasal dari berbagai sumber. Ada yang dari calon-calon kepala daerah yang berhubungan langsung dengan OSO, dana Kesbangpol, dan dana partisipasi dari anggota DPR ataupun DPRD. Totalnya berkisar Rp 200 miliar.



"Ada kisaran Rp 200 miliar yang terkumpul yang diduga diambil dari calon-calon kepala daerah yang langsung berhubungan dengan Pak OSO saat menjadi ketum. Ada dana juga Kesbangpol, ada juga dana partisipasi anggota DPR dan DPRD," kata dia.



Menanggapi tudingan itu, OSO yakin pihak yang dimotori Sekjen Syarifuddin Sudding itu telah melayangkan tudingan tanpa bukti. "Mereka tidak memiliki bukti. Jadi jelas itu hanyalah tudingan fitnah," kata Oesman di Hotel Manhattan, Ahad (21/1).



Mengenai mahar politik yang dituduhkan oleh kubu Ambhara, Oesman menyebut hak itu sebuah anggapan keliru. Karena menurut pejabat Wakil Ketua MPR RI itu, mahar politik sah-sah saja selagi hal tersebut sesuai dengan aturan di AD/ART partai.



Mahar politik akan salah kaprah, kata OSO, andai uang itu tidak masuk ke rekening partai. OSO mengatakan kalau ia menjalankan aturan sesuai dengan mekanisme partai di mana ia sebagai ketua umum menerima mahar politik dari DPD yang ikhlas menyumbang untuk kemajuan partai.



"Mahar politik itu kalau ada mekanisme partai sah-sah saja. Tapi harus masuk ke partai. Jangan keluar dari kantong partai terus masuk kekantong sendiri. Haram itu. Tapi kalau ke partai berapapun sumbangan, ikhlas, tulus itu tidak masalah," ujar Oesman.



Tak pengaruhi Jokowi



Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) menilai konflik di internal Partai Hanura tidak banyak berpengaruh bagi Presiden Joko Widodo baik pada sisa masa pemerintahan sekarang, maupun kekuatan parpol-parpol pendukung pencalonan ke periode berikut. Sebab, dibandingkan parpol-parpol lainnya, posisi tawar Hanura paling lemah.



"Mau dipimpin kelompok OSO maupun faksi Wiranto saya kira relatif akan sama saja bagi Jokowi," kata Direktur Eksekutif Sigma Said Salahudin di Jakarta, Sabtu (20/1).



Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Pertama, modal dukungan Hanura untuk Jokowi tidak signifikan. Dari Pemilu 2014 Hanura hanya punya modal 16 kursi DPR. Jumlah ini tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat tawar Hanura di hadapan pemerintah.



Seandainya pun konflik di internal partai tersebut berujung pada sikap menarik dukungan dari pemerintah atau Jokowi sendiri yang mengeluarkan Hanura keluar dari Istana, misalnya, tidak banyak juga yang bisa dilakukan oleh Hanura. "Mau jadi oposisi pun memakai istilah anak sekarang, 'enggak akan nendang'," ujar dia.



Begitu pula terkait dukungan Hanura untuk Jokowi pada Pilpres 2019. Seandainya PDIP, Golkar, PKB, PPP, dan Nasdem solid mengusung Jokowi kembali, maka modal 16 kursi Hanura bukan hal yang terlalu penting bagi Jokowi.



Faktor kedua yang mengakibatkan lemahnya posisi tawar Hanura terkait terbatasnya pilihan Hanura untuk mencari kawan politik. "Apabila Hanura harus keluar dari koalisi pendukung Jokowi atau tidak mau lagi mendukung Jokowi di Pilpres 2019, maka tidak mudah bagi Hanura untuk mencari teman koalisi yang baru," kata dia.



Di luar koalisi pemerintah hanya ada dua blok politik lain yang dimotori Gerindra dengan sekutunya PKS dan PAN, serta blok Demokrat yang punya kecenderungan ingin bergabung dalam koalisi Jokowi. Masalahnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa baik OSO maupun Wiranto sama-sama kurang akur dengan Prabowo sebagai lokomotif blok Gerindra.



Ia mengatakan OSO cukup lama bersitegang dengan Prabowo di antaranya dilatari ketidakakuran mereka dalam perselisihan kepengurusan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Wiranto memiliki sejarah perseteruan yang lebih panjang lagi dengan Prabowo sejak awal reformasi.



"Walaupun dalam politik tidak ada yang mustahil, tetapi harus saya katakan berat sekali membangun koalisi bersama antra blok Gerindra dan Hanura. Kalau dengan Demokrat tidak perlu saya jelaskan lagi, sebab Demokrat kan punya kecenderungan merapat ke dalam blok Jokowi," kata dia.

republika







Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel