Anies-Sandi Hidupkan Kembali Becak di Jakarta, PKB: Pencitraan dan Ingin Merusak Jakarta





Rencana kebijakan baru Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) kembali menuai kontroversi, yakni menghidupkan kembali becak di DKI Jakarta setelah 27 tahun lamanya.


Anies menyebut becak nantinya hanya akan beroperasi di wilayah perkampungan.

Sementara Sandi menyebut becak nantinya akan menudukung pariwisata dan perkembangan UMKM. Menanggapi hal itu, Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas ikut bersuara.

Ia meminta Anies Baswedan mengkaji ulang rencana kebijakan memperbolehkan kembali becak beroperasi di ibukota.

Dalam hematnya, dengan beroperasinya kembali becak di Jakarta, hanya akan berpotensi menambah kesemrawutan.
“Membolehkan becak kembali beroperasi itu Pencitraan semua. Pak Anies kan masih banyak cara pencitraan yang lebih bagus dan elegan,” kata Hasbiallah, Rabu (17/1).

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mengungkapkan, membolehkan becak kembali bebas wara-wiri juga merupakan sebuah kemunduran.

Selain itu, kebijakam tersebut jelas-jelas melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku sebelumnya, yakni Perda Nomor 11 Tahun 1988 tentang larangan pengoperasian becak di Jakarta.

“Kota Bekasi aja sudah melarang becak, kok Anies malah mengizinkan. Dia memang kayaknya mau merusak Jakarta sebagai juara kesemrawutan,” tegas Hasbiallah.
Menurut Hasbiallah, ada sejumlah faktor becak tidak boleh lagi beroperasi di ibukota.

Di antaranya profesi tukang becak yang dianggap tidak manusiawi serta melanggar HAM.

Kedua, sudah tidak sesuai lagi digunakan di ibukota, apalagi kota metropolitan, karena sulit mengatur tukang becak.

“Persoalan lain yang bisa terjadi adalah munculnya gesekan baru dengan pengemudi angkutan lain seperti dengan pengemudi ojek pangkalan, ojek online, hingga angkot,” pungkas Hasbiallah.
Sebelumnya, Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahardiansyah menilai, kebijakan Anies tersebut dinilai kurang tepat dan salah kaprah.

Pasalnya, sekarang sudah banyak tersedia moda transportasi yang lebih layak untuk digunakan.

Seperti ojek online, taksi online, busway, MRT, LRT, dan alat transportasi konvensional lain seperti bus umum, metromini, angkot, kopaja.

“Kebijakan itu tentu tidak tepat,” tegasnya, Rabu (17/1/2018).



Trubus juga menyebut, kebijakan itu malah akan menimbulkan kegaduhan di Ibukota yang dipicu kecemburuan dan konflik sosial antar moda transportasi yang sudah ada.

“Justru akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu kecemburuan sosial yang memicu terjadinya persaingan tidak sehat dan konflik sosial antar moda transportasi,” lanjutnya.

Trubus mengakui, becak memang lebih ramah lingkungan. Namun jelas melanggar UU Nome 39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Becak menggunakan tenaga manusia bukan tenaga mesin, sehingga kalau becak dilegalkan justru membuat manusia seolah-olah seperti hewan kuda,” ungkapnya.

pojoksatu

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel