Permohonan Uji Materi Pasal Perzinaan dan LGBT Ditolak MK





Mahkamah Konstitusi menolak pengajuan Judicial Review atau Uji Materi pasal 284, 285, dan 292 KUHP tentang tindakan asusila. Dari sembilan hakim MK, lima hakim menolak pengajuan tersebut.


Hakim Sadli Isra, salah satu hakim yang menolak, mengatakan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi tidak sampai merubah pasal yang ada dalam hukum pidana.

“Tidak tepat MK memperluas makna dan norma hukum pidana. Jika norma hukum pidana dinilai tidak lengkap, atau tidak sepenuhnya mengakomodasi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, tidak dengan sendirinya pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 terlebih dalam hukum pidana,” ungkap hakim Isra di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017).

Aliansi Cinta Keluarga (AILA) di antara yang mengajukan Judicial Review tersebut. AILA memandang bahwa ketiga pasal itu bermasalah bagi keutuhan keluarga. Kritik terhadap pasal itu yakni pembatasan larangan perzinaan hanya jika salah satu pelakunya telah menikah (pasal 284), pembatasan lingkup pemerkosaan hanya bagi perempuan (pasal 285), dan pembatasan larangan hubungan sesama jenis hanya jika dilakukan dengan anak-anak (pasal 292).

Hakim penolak yang lain, Maria Farida Indrati mengatakan bahwa hukum pidana yang dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara dapat diuji di MK. Namun pengubahan pasal yang ada di dalamnya merupakan wewenang pembuat KUHP, yaitu DPR.

“Sebab kewenangan pengujian UU memang ditujukan untuk menjaga hak dan kebebasan konstitusional warga negara tidak dilanggar oleh kriminalisasi oleh pembentuk undang-undang. Perlu tidaknya dilengkapi hal itu sepenuhnya kebijakan pembentuk undang-undang melalui kebijakan politik yang merupakan bagian dari politik hukum pidana,” katanya.

Sementara itu, Euis Sunarti salah satu pemohon, mengaku kecewa namun tetap menghormati putusan tersebut.

“Ada lima hakim yang lebih melihat teknis sedangkan empat hakim melihat substansi pentingnya JR ini, namun semuanya setuju bahwa masalah kesusilaan ini bahaya bagi masyarakat IndonĂ©sia,” ungkap Euis.




kiblat

0 Response to "Permohonan Uji Materi Pasal Perzinaan dan LGBT Ditolak MK"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel