Ngarep Presiden Bantu Kasusnya Di SP3 kan, Habib Rizieq Baru Akan Pulang

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab dikabarkan siap kembali ke tanah air guna mengajak dialog Presiden RI Joko Widodo untuk menuntaskan seluruh permasalahan kriminalisasi yang dialami para ulama dan aktifis Islam dalam setahun terakhir.

Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) H. Usamah Hisyam mengungkapkan sikap Habib Rizieq tersebut, usai dirinya bertemu Habib Rizieq di kediamannya, sekitar 7 kilometer dari Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi.
Foto: Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) H. Usamah Hisyam bertemu Habib Rizieq Syihab di Makkah, Arab Saudi.


Dilansir Muslim Obsession, Kamis (28/12) kemarin, sikap Habib Rizieq tersebut akan segera dilaporkan kembali oleh Usamah ke Presiden Jokowi setibanya di Tanah Air awal Januari 2018.

“Habib Rizieq sudah siap-siap kembali ke Tanah Air setiap saat,” ujar Usamah.

Dalam kesempatan itu, Usamah juga menceritakan bahwa Habib Rizieq siap kembali ke Tanah Air, asal Pemerintah mau melakukan rekonsiliasi dahulu dengan para ulama.

“Kalau ana setiap saat siap balik ke Tanah Air. Tetapi harus ada rekonsiliasi dulu dengan ulama. Bukti rekonsiliasi tersebut, semua kasus yang dituduhkan kepada ulama harus di SP3 kan,” tutur Usamah yang menirukan ucapan Habib Rizieq.

Sebelumnya, pada 7 Desember lalu, Usamah telah diterima secara khusus oleh Jokowi di Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut, pria yang juga wartawan senior itu, mengaku membahas rencana kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air.

Terkait status hukum atas kasus-kasus yang dituduhkan aparat keamanan kepada Habib Rizieq, Usamah berharap akan ada political will dari Presiden Jokowi.

“Insya Allah akan ada political will dari Bapak Presiden untuk menyelesaikan semua persoalan,” harap Usamah.

Sekretaris Nasional GISS (Gerakan Indonesia Sholat Subuh) ini meyakini, dengan adanya ruang dialog antara Presiden Jokowi dan ulama serta Habib Rizieq, semua persoalan akan segera tuntas.

“Kita semua harus bersama-sama mencari solusi bagi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara, agar ulama memperoleh ruang dakwah sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada lagi ruang bagi pihak ketiga di lingkaran kekuasaan untuk kriminalisasi ulama,” harap mantan bendahara umum Panitia Reuni Akbar 212 tersebut.

Pemerintah sendiri kerap menepis perihal kriminalisasi terhadap para ulama. Akan tetapi fakta dilapangan sejumlah kasus yang menjerat para ulama dan terkesan dibuat-buat masih tetap berjalan.

(Swa/Ram/Eramuslim)

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel